NGANJUK-Kasus kematian ibu dan bayi mendapat sorotan dari kalangan dewan. Mereka menganggap, Dinas Kesehatan (Dinkes) Nganjuk harus ikut melakukan pengawasan secara internal. Di antaranya, kontrol pada tenaga kesehatan, mulai dari bidan di desa-desa hingga para dokter di rumah sakit.
Hal tersebut dikatakan Karyo Sulistiyono, ketua Komisi D DPRD Nganjuk. Menurutnya, selama ini peran dinkes dalam pengawasan ini belum maksimal. “Ada bebarapa tenaga kesehatan yang tidak menjalankan tupoksi (tugas, pokok, dan fungsi, Red)-nya dengan baik,” ujarnya.
Karyo mencontohkan peran bidan. Dalam kasus-kasus berisiko tinggi (risti), dia meminta bidan tak melakukan tindakan yang di luar kemampuan mereka. Menurutnya, sistem rujukan terkait hal ini juga harus berfungsi maksimal. “Artinya rumah sakit yang jadi tempat rujukan juga harus siap,” tegasnya.
Politisi asal Partai Golkar ini menambahkan, sistem rujukan inilah yang harus diperbaiki. Dinkes, sebagai satuan kerja (satker) yang bertanggung jawab dalam hal kesehatan, menurutnya harus menjadi koordinator dalam sistem rujukan ini.
Dia juga meminta agar rumah sakit daerah maupun rumah sakit swasta harus terkoneksi dengan baik. “Kalau yang sini tidak siap, rumah sakit lain yang siap harus ada daftarnya. Harus jelas mau dirujuk kemana,” pintanya.
Karyo meminta agar keselamatan ibu dan bayi diprioritaskan. Mengingat, jika menilik beberapa kejadian, termasuk kejadian terakhir yang menimpa ibu Pariyem, warga Kelurahan Ganungkidul, Nganjuk, menurut Karyo, ada kesan belum ada sistem yang menjamin para ibu dan bayinya tertangani dengan baik. “Pembenahan pada sistem ini memang yang paling utama,” sambungnya.
Dalam waktu dekat, Komisi D, lanjut Karyo, akan mengagendakan pembahasan bersama dinkes dan pihak-pihak terkait. Termasuk para bidan, kepala puskesmas, hingga rumah sakit. Dewan, kata Karyono, tak ingin kejadian serupa terulang lagi. Apalagi, dari sisi anggaran dinkes dinilai sudah memiliki dana yang cukup.
Sebelumnya, Kepala Dinkes Nganjuk Sugeng Budi Wiyono mengatakan, pihaknya sudah melakukan evaluasi atas kejadian yang menimpa Pariyem dan bayinya. Menurutnya akan ada perbaikan atas sistem pelayanan kesehatan. “Akan kami perbaiki,” ujarnya.
Sugeng mengatakan, pihaknya akan makin menggiatkan gerakan pendampingan ibu dan bayi risiko tinggi (Gerdaristi) dengan ujung tombak para bidan di desa-desa. “Pendampingan pada ibu hamil dan bayi berisiko tinggi terus kami lakukan,” ujarnya.
Melihat anggaran untuk program Gerdaristi, sebenarnya nilainya sudah lebih dari cukup. Yaitu, senilai Rp 1,19 miliar. Dana tersebut termasuk untuk biaya perjalanan dinas, mendatangkan narasumber dan belanja makanan/minuman. (die/ut)
Sumber : Radar
Hal tersebut dikatakan Karyo Sulistiyono, ketua Komisi D DPRD Nganjuk. Menurutnya, selama ini peran dinkes dalam pengawasan ini belum maksimal. “Ada bebarapa tenaga kesehatan yang tidak menjalankan tupoksi (tugas, pokok, dan fungsi, Red)-nya dengan baik,” ujarnya.
Karyo mencontohkan peran bidan. Dalam kasus-kasus berisiko tinggi (risti), dia meminta bidan tak melakukan tindakan yang di luar kemampuan mereka. Menurutnya, sistem rujukan terkait hal ini juga harus berfungsi maksimal. “Artinya rumah sakit yang jadi tempat rujukan juga harus siap,” tegasnya.
Politisi asal Partai Golkar ini menambahkan, sistem rujukan inilah yang harus diperbaiki. Dinkes, sebagai satuan kerja (satker) yang bertanggung jawab dalam hal kesehatan, menurutnya harus menjadi koordinator dalam sistem rujukan ini.
Dia juga meminta agar rumah sakit daerah maupun rumah sakit swasta harus terkoneksi dengan baik. “Kalau yang sini tidak siap, rumah sakit lain yang siap harus ada daftarnya. Harus jelas mau dirujuk kemana,” pintanya.
Karyo meminta agar keselamatan ibu dan bayi diprioritaskan. Mengingat, jika menilik beberapa kejadian, termasuk kejadian terakhir yang menimpa ibu Pariyem, warga Kelurahan Ganungkidul, Nganjuk, menurut Karyo, ada kesan belum ada sistem yang menjamin para ibu dan bayinya tertangani dengan baik. “Pembenahan pada sistem ini memang yang paling utama,” sambungnya.
Dalam waktu dekat, Komisi D, lanjut Karyo, akan mengagendakan pembahasan bersama dinkes dan pihak-pihak terkait. Termasuk para bidan, kepala puskesmas, hingga rumah sakit. Dewan, kata Karyono, tak ingin kejadian serupa terulang lagi. Apalagi, dari sisi anggaran dinkes dinilai sudah memiliki dana yang cukup.
Sebelumnya, Kepala Dinkes Nganjuk Sugeng Budi Wiyono mengatakan, pihaknya sudah melakukan evaluasi atas kejadian yang menimpa Pariyem dan bayinya. Menurutnya akan ada perbaikan atas sistem pelayanan kesehatan. “Akan kami perbaiki,” ujarnya.
Sugeng mengatakan, pihaknya akan makin menggiatkan gerakan pendampingan ibu dan bayi risiko tinggi (Gerdaristi) dengan ujung tombak para bidan di desa-desa. “Pendampingan pada ibu hamil dan bayi berisiko tinggi terus kami lakukan,” ujarnya.
Melihat anggaran untuk program Gerdaristi, sebenarnya nilainya sudah lebih dari cukup. Yaitu, senilai Rp 1,19 miliar. Dana tersebut termasuk untuk biaya perjalanan dinas, mendatangkan narasumber dan belanja makanan/minuman. (die/ut)
Sumber : Radar
0 Response to "Kasus kematian ibu dan bayi mendapat sorotan dari kalangan dewan"
Post a Comment