PPK dan PPS Pilgub Se-Kabupaten Nganjuk Ancam Mogok

Logo Pilgub Jatim

NGANJUK - Sebanyak 820 Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan 100 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pilgub 2013, mengancam akan melakukan mogok kerja menyusul belum turunnya honor kerja mereka hingga 2 bulan ini.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nganjuk, Drs. Hariyono, mengakui jika pihaknya sejauh ini baru mengeluarkan honor untuk Maret, April dan Mei. Sedangkan untuk honor bulan Juni dan Juli hingga saat ini belum keluar.

Menurutnya, itu lantaran anggaran operasional dari provinsi yang belum keluar. "Kami sudah mengupayakan agar anggaran untuk PPK dan PPS tidak tersendat dalam pencairannya,” ujarnya.

 Terkait dengan ancaman anggota PPS dan PPK yang akan melakukan mogok kerja, pihak KPU Nganjuk meminta untuk tidak melakukannya, oleh karena persoalan molornya gaji itu murni karena mekanisme pencairan yang tersendat.

Apabila dana dari provinsi sudah cair, maka KPU Kabupaten Nganjuk tanpa menunda akan mendistribusikan ke rekening PPK dan PPS, bahkan jika nanti baru cair sampai masa habis kontrak maka honornya akan diberikan secara rapel, tambahnya.

Sementara itu Anggota PPK Nganjuk, Yudho Harnanto SH., mendesak KPU Nganjuk segera mengurus problem keuangan itu untuk kepentingan Pilgub ini, karena waktu kontrak kerjanya sudah mepet.

Menurut catatan, PPK dan PPS Nganjuk itu dikontrak mulai bulan Maret hingga bulan  Oktober mendatang.

Menurutnya, ini jangan sampai berlarut-larut karena akan mempengaruhi kinerja KPU Nganjuk yang selama ini tergolong lancar dan baik. Kebijakan anggaran dengan memberikan secara bertahap yang dilakukan oleh tingkat provinsi sangat mengganggu kinerja PPK dan PPS.

Karena itu PPK dan PPS ingin meminta perhatian dan kepedulian dari Pemprov Jawa Timur maupun KPU dalam penyuksesan Pilgub 2013.

Yudha mengingatkan dengan adanya keterlambatan ini secara tidak langsung membuat para petugas PPK dan PPS tidak bergairah, meski hingga kini terus melakukan tugas dan fungsinya. Keterambatan honor itu hingga lebaran nanti belum diberikan, pasti para PPK dan PPS akan melakukan mogok kerja.

Ditemui terpisah, Warsito anggota PPK Lengkong menyatakan keterlambatan apapun alasannya pihak KPU Nganjuk segera menutaskan persoalan ini. “Harus diproses supaya segera cair, karena ini sangat berpengaruh bagi mental dan kinerja para petugas PPK dan PPS,” katanya. ony
sumber : http://www.surabayapost.co.id

Tweet